HALSEL||FAKTANUSANTARA.COM – Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) nomor urut 2 Rusihan Jafar dan Muhtar Somaila, sejak gelar kampanye perdana di Pulao Makian-Kayoa dan Bacan Barat Utara Halsel pada tanggal 01 oktober hingga kini 03 oktober 2024 masih terus berlanjut.
Cabup dan Wacabup Halsel nomor urut 2 Rusihan-Muhtar, keduanya dalam orasi politik di Pulau Makian-Kayoa dan Bacan Barat Utara, menjanjikan terkait program mantan Bupati Halsel, Almarhum Usman Sidik yang belum sempat di selesaikan akan dituntaskan setelah terpilih nanti.
“Infastruktur yang di programkan Almarhum Usman Sidik tapi belum sempat diselesaikan, saya bersama Wakil Bupati pak Muhtar Somaila akan tuntaskan semuanya, insya Allah ketika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halsel periode 2024-2029. “Kata pasangan nomor urut 2
keduannya juga menyatakan telah menyusun Visi-Misinya yang akan di prioritas infastruktur ada 16 program yaitu:
1. Merencanakan alokasi anggaran tahunan sebesar Rp 25 miliar untuk kesultanan bacan dalam upaya mendukung kemajuan kebudayaan,
2. Kenaikan gaji kepala desa dan perangkat desa, kenaikan gaji ketua bpd dan anggota, para imam badan sarah dan pendeta.
3. Menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) bagi PNS, P3K dan gaji PTT.
4.Tiap tahun akan dialokasikan 5 miliar untuk kegiatan Pesparawi.
5. Meningkatkan insentif bagi Imam, pendeta, guru ngaji, serta pembangunan
sarana ibadah seperti masjid, gereja dan TPA.
6. Pendidikan gratis di tikngkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi bekerja sama degan pihak kampus yang ada di maluku utara, bagi semua mahasiswa halsel.
7. Kesehatan gratis untuk seluruh masyarkat.
8. Pembangunan infrakstrur jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi di daerah obi, Gane, Joronga, Makean kayoa, Batang lomang, Kasiruta dan mandioli.
9. Harmoni dalam keberagaman untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara berbagai etnis, budaya melalui program-program kebudayaan serta pendidikan multikultural, meningkatkan pelayanan publik yang adil dan merata di seluruh pulau Halmahera Selatan.
10. Ekonomi berkelanjutan mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya, alam untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha kecil, menengah melalui pelatihan serta akses permodalan.
11. Berdaulat dilaut memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan teknologi dan infrastruktur modern, meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program-program pemberdayaan, akses pasar yang lebih luas.
12. Agrikultur mandiri meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi pertanian modern, pelatihan bagi petani Mengembangkan sektor kehutanan yang berkelanjutan melalui program konservasi dan reboisasi.
13. Transparansi birokrasi mewujudkan pendidikan gratis melalui transparansi alokasi anggaran pendidikan yang terukur.
14. Menjamin transparansi dalam pengelolaan dana kesehatan 15 persen dari APBD untuk memastikan setiap warga halmahera selatan mendapatkan layanan kesehatan gratis berkeadilan.
15. Mendorong transparansi dana desa dalam peningkatan target umkm hebat desa mandiri.
16. Mendorong tansparansi melalui meritokrasi birokrasi guna menjamin sistem karir ASN di halmahera selatan. Cetusnya.
Pada kesempatan itu, eks rektor Unhair Ternate Hi. Rivai Umar menyebut selama 15 tahun kepemimpinan Halmahera Selatan yang mengelola anggaran mencapai triliun rupiah per tahun, namun infastrktur tidak merata di Halmahera Selatan.
Selam 15 tahun mereka memimpin Halmahera Selatan, itu mengelola anggaran hingga mencapai 1 triliun sekian dalam per tahun tetapi kita lihat sendiri infastruktur tidak merata di Halsel, termasuk Makayoa dan Obi di anaktirikan. Ungkap Hi. Rivai dalam orasi politiknya dihadapan belasan ribuan pendukung saat mendampingi paslon Rusihan-Muhtar.
Lebih lanjut Hi. Rivai membenarkan bahwa Kalau bukan Almarhum Usman Sidik maka yakin dan percaya sampai detik ini jalan Pulau Makian-Kayoa dan Obi belum di Hotmix. Nah Saat ini Almarh Usman Sidik sudaranya pak Rusihan maju bertarung di Pilkada Halsel karena mengingat program Almarhum belum diselesaikan sehingga akan dilanjutkan setelah Rusihan-Muhtar di lantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halsel. Jelanya.
Selang waktu, disampaikan politisi Nasdem Abdulrahman Hamzah bahwa terkait penggunaan hak konstitusional Warga Negara untuk menyatakan pendapat, sekalipun dalam bentuk kritik terhadap pemerintah dan meberikan hak pilihnya seharusnya dijamin serta dilindungi. Malah sebaliknya intimidasi dan kriminalisasi dijadikan tradisi PKS setiap menjelang pemilihan kepala daerah di Halmahera Selatan.
Birokrasi tidak boleh dikaitkan dengan politik, ancaman dan intimidasi PKS terhadap PNS itu setiap kepala dinas, Kapus, kepsek, camat dan kepala desa ditekan dengan berbagai cara. Bahkan masing-masing dibebankan 40 suara untuk meraih kemenangan di pilkada Halmahera Selatan. Ucap Abdurahman.
(Faktahukumnusantara.com/ Aryo FH)
