Ternate// faktahukumnusantara.com _Agenda Dialog Publik oleh Bidang KPP HMI Komisariat Hukum UNKHAIR Ternate yg di gelar di Coffee Teras Inspirasi Kelurahan Tanah Tinggi Ternate yang di hadiri 3 Pemateri 2 Praktisi dan 1 Akademisi (23/10).
Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unkhair (Pratama Ilham) Akhir-akhir ini mencuak ke permukaan mengenai politik identitas, Politik identitas merupakan instrumen empuk untuk dijadikan market dalam politik mengedepankan unsur yang melekat pada diri demi untuk mendapatkan simpati publik. “Saya kira ini hal yang berbahaya apalagi jika digunakan secara ekstrim di tambah masyarakat terkhususnya Maluku Utara hampir belum terdidik dalam hal menentukan kepalah daerah dengan rasionalitas sehingga emosional dikedepankan daripada rasionalitas dalam hal menentukan pilihan.
Ketua Bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi (KPP) HMI Komisariat Hukum Unkhair Irfan D Manaf menyampaikan satu program kerjanya berupa dialog publik dengan tema “politik identitas dan pilkada maluku utara tahun 2024” Maksud dan tujuan dibuat dialog ini untuk memberikan edukasi kepada kita dan masyarakat untuk menjadi partisipan politik yang baik dan menjadi pemilih yang rasional untuk menentukan pemimpin,
“Ini juga satu pelajaran bagi kita mahasiswa untuk menjadi partisipan pemilih yang tidak
melihat pada aspek etnis, Agama dan golongan tertentu akan tetapi melihat pada
rekam jejak untuk menentukan masa depan maluku utara 5 tahun ke depan. saya pikir kegiatan seperti ini harus terus di lakukan agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menentukan arah Malut kedepan”
Momentum pilkada 27 November 2024 mendatang kita mahasiswa bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana memilih pemimpin daerah saja, akan tetapi tentang bagaimana pemimpin dapat membangun masa depan daerah menjadi lebih baik lagi terkhususnya di daerah provinsi Maluku utara “Karena dengan kita memilih kita dapat terlibat dalam menentukan masa depan daerah Jika pemilih berdaulat, maka negara kuat. ungkap Wasek KPP Aprisal Terrang. (“”””)
