Caption:Senin, 23 Juni 2025 – 15:21 WibLurah dan seluruh Kepala Desa di Barito Utara, saat ikrar pemilu damai dan tolak politik uang, Senin(23/juni/25).
Muara Teweh-kalimantan tengah//faktahukumnusantara.com_ Lurah dan seluruh Kepala Desa di Barito Utara deklarasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) damai tolak politik uang.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara ini digelar di Kafe Itah, Senin 23 Juni 2025.
Hadir dalam kegiatan itu, Pj Bupati Barito Utara, Ketua DPRD, Dandim 1013 Muara Teweh, Kejari Muara Teweh, Kepala Pengadilan Negri dan Ketua Pengadilan Agama.
Ikrar PSU damai tanpa politik uang itu diucapkan bersama-sama. Berikut point nya :
1.Tidak membuat keputusan dan/kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu.
2.Tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pilkada.
3. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi ancaman kepada seluruh elemen masyarakat.
4. Tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon atau pasangan calon melalui media sosial dan atau media lainnya.
5.Menolak praktik politik uang, serta tiga butir ikrar lainnya.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum, persoalan putusan MK. Lebih dari putusan karena bisa berdampak sosial, politik, dan lain-lain. Kelanjutannya menguras pikiran, energi, anggaran. Integritas menjadi atensi atau perhatian tersendiri. Kita harap tidak ada lanjutan lagi, ” jelas dia.
Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, mengatakan, kegiatan ini bersifat strategis. Seluruh aparat, baik instansi vertikal dan jajaran pemkab dituntut masyarakat untuk netral.
“Dalam hal amanah, kita sebagai pemimpin. Sekarang dituntut amanah untuk adil dalam PSU. Hari ini kita ikrarkan, kita tunjukkan pada masyarakat Barito Utara setiap tahapan, kita ada di dalamnya. Saya diarahkan oleh Menteri (Mendagri), sukseskan PSU di Kabupaten Barut. Tidak boleh ada cacat dalam setiap tahapan,” tutup Indra.
(Tim:Heno)
