Kerinci//faktahukumnusantara.com- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 menjadi momentum sakral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
Namun, berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Kerinci yang penuh semarak perlombaan, tawa, dan kebersamaan, masyarakat Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai justru larut dalam kesunyian. Tidak ada kegiatan, tidak ada perlombaan, bahkan tanpa adanya simbol kemerdekaan seperti umbul-umbul dan bendera merah putih yang menghiasi jalan dan rumah-rumah warga.
Ketiadaan itu membuat masyarakat bertanya-tanya: apakah tidak ada anggaran yang dialokasikan dari Dana Desa untuk memperingati HUT RI ke-80? Sebab di desa-desa lain, dengan segala keterbatasan, tetap mampu memeriahkan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana namun penuh makna.
Kekecewaan mendalam dirasakan masyarakat, terutama anak-anak yang sangat menantikan aneka perlombaan seperti halnya di desa tetangga. Warga menilai sikap kepala desa yang tidak mengadakan kegiatan peringatan HUT RI ke-80 adalah bentuk kelalaian sekaligus kurangnya kepedulian terhadap aspirasi masyarakat.
Salah seorang warga menyatakan,
“Kami sangat kecewa dengan kades, kenapa tidak ada acara di desa ini, sedangkan desa-desa lain ramai dengan berbagai macam perlombaan. Kasihan melihat anak-anak. Ini bukan sekadar soal hadiah, tapi wujud penghormatan kita sebagai warga negara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan,” ujarnya.
Atas kondisi ini, masyarakat mendesak Bupati Kerinci melalui dinas terkait untuk segera memanggil sekaligus mengevaluasi kinerja Kepala Desa Koto Lua. Pasalnya, hampir seluruh kades di Kabupaten Kerinci mampu menggelar kegiatan dan menghiasi desa dengan atribut kemerdekaan, tetapi Koto Lua justru absen dari perayaan yang seharusnya menjadi momen persatuan dan kebersamaan.
“Kami minta Bupati jangan tinggal diam. Tolong panggil dan evaluasi kades kami. Kalau tidak ada perhatian seperti ini, apa gunanya kami punya pemimpin desa? Jangan biarkan desa kami terus terpinggirkan,” tegas warga lainnya.
Masyarakat berharap Bupati Kerinci mengambil langkah tegas agar hal serupa tidak kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Mereka menilai momentum kemerdekaan bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus perekat persatuan warga desa.
Dengan suara bulat, warga menuntut adanya teguran resmi dari pemerintah daerah, bahkan bila perlu dilakukan audit penggunaan Dana Desa, karena masyarakat menilai tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana yang seharusnya bisa dipakai untuk kegiatan memperingati HUT kemerdekaan.(Tim:Edi)
