Langkah Besar Menuju Redenominasi: Rencana yang Sudah Lama Menggantung
Oke, bayangkan kamu pegang selembar uang Rp10.000, dan suatu hari nanti nilainya “dipangkas” jadi Rp10. Bukan karena inflasi, bukan juga karena krisis — tapi karena pemerintah mau bikin sistem keuangan jadi lebih sederhana. Nah, itulah yang disebut redenominasi rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata udah nyiapin langkah besar ini lewat Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Rupiah, yang masuk ke rencana strategis Kementerian Keuangan (Renstra) 2025–2029. Targetnya? RUU ini rampung dibahas pada tahun 2026.
Kalau kamu pikir ini ide baru, sebenarnya enggak juga. Rencana redenominasi udah dibahas sejak tahun 2010 oleh Bank Indonesia (BI). Jadi, ini kayak proyek lama yang akhirnya mulai dapet perhatian lagi setelah tidur panjang.
Apa Itu Redenominasi Rupiah Sebenarnya?
Sederhananya, redenominasi adalah penyederhanaan angka di mata uang, tanpa mengubah nilai ekonominya. Misalnya, harga kopi Rp10.000 nanti bakal ditulis jadi Rp10. Tapi tenang, harga kopinya tetap sama. Cuma jumlah nol di uangnya aja yang dikurangi.
Tujuan utamanya bukan buat bikin nilai uang naik atau turun, tapi buat bikin transaksi jadi lebih praktis, laporan keuangan lebih efisien, dan tentu saja supaya rupiah kelihatan “lebih gagah” di kancah internasional.
Bayangin aja, negara-negara tetangga kayak Jepang atau Korea Selatan punya nilai nominal uang yang lebih kecil, tapi nilainya kuat. Indonesia pengin menuju ke arah sana juga — bukan sekadar kosmetik, tapi bagian dari upaya efisiensi ekonomi nasional.
Masuk Dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029
Nah, biar enggak sekadar wacana kayak dulu, Kementerian Keuangan udah masukin program redenominasi ini dalam empat kerangka regulasi utama yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029.
Artinya, ini bukan cuma ide di atas kertas. Ada komitmen nyata dari pemerintah buat nyelesain dasar hukumnya, lewat RUU Redenominasi Rupiah yang bakal dibahas dalam periode 2025–2026. Kalau semuanya lancar, kemungkinan Indonesia bisa mulai menerapkan redenominasi setelah 2026.
Target Selesai 2026: Nggak Sekadar Pemangkasan Nol
Menurut catatan Kementerian Keuangan, kalau nggak ada hambatan besar, RUU Redenominasi Rupiah ini bakal rampung pada tahun 2026. Tapi, jangan salah sangka dulu — redenominasi ini bukan sekadar “buang tiga nol”, terus beres.
Ada empat tujuan besar di balik pembahasan RUU ini, dan semuanya menyentuh hal fundamental buat ekonomi Indonesia:
Efisiensi perekonomian nasional
Dengan penyederhanaan nominal, proses transaksi, pencatatan, dan akuntansi bisa lebih cepat dan ringkas. Bayangin aja, laporan keuangan perusahaan nggak lagi dipenuhi deretan nol panjang yang bikin pusing.Peningkatan daya saing nasional
Saat sistem keuangan lebih efisien, investor asing juga bisa lebih mudah memahami nilai transaksi di Indonesia. Ini bikin iklim investasi jadi lebih menarik.Menjaga kesinambungan perekonomian nasional
Redenominasi bukan langkah instan. Pemerintah harus pastikan transisinya halus, supaya nggak ganggu kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.Memperkuat persepsi stabilitas ekonomi Indonesia
Dengan rupiah yang tampil lebih sederhana, stabil, dan efisien, Indonesia bisa menunjukkan ke dunia bahwa ekonominya semakin matang dan siap bersaing di level global.
Redenominasi Bukan Sanering, Jangan Salah Kaprah!
Banyak orang salah paham antara redenominasi dan sanering. Padahal dua hal ini beda banget.
Sanering itu pemotongan nilai uang, alias daya belinya turun. Misalnya, saldo tabungan kamu Rp10 juta, terus setelah sanering jadi Rp1 juta.
Redenominasi, sebaliknya, cuma nyederhanain nominal. Nilai uangmu tetap sama, cuma ditulis dengan angka yang lebih kecil.
Jadi, kalau nanti harga nasi goreng yang tadinya Rp20.000 jadi Rp20, jangan panik dulu. Nilainya tetap sama, cuma jumlah nolnya aja yang berkurang.
BI Sudah Siap Sejak 2010, Tapi Kenapa Baru Sekarang?
Menariknya, Bank Indonesia (BI) sebenarnya udah nyiapin langkah redenominasi sejak tahun 2010. Bahkan waktu itu udah ada simulasi dan sosialisasi kecil-kecilan. Tapi karena situasi ekonomi global yang belum stabil dan prioritas lain yang lebih mendesak, rencana ini akhirnya ditunda.
Sekarang, dengan ekonomi yang makin kuat, inflasi terkendali, dan stabilitas moneter yang terjaga, pemerintah merasa waktunya tepat buat lanjut lagi.
BI sendiri disebut udah punya blueprint lengkap tentang cara penerapan redenominasi, mulai dari masa transisi, penyesuaian sistem perbankan, sampai edukasi masyarakat.
Tantangan Besar: Edukasi dan Persepsi Publik
Salah satu hal paling krusial dalam proses redenominasi bukan di sisi teknis, tapi di persepsi masyarakat. Bayangin kalau orang awam belum paham bedanya redenominasi dan sanering, bisa-bisa malah timbul kepanikan atau salah tafsir.
Itu sebabnya, pemerintah dan BI harus gencar melakukan edukasi publik. Sosialisasi harus masif, dari media, sekolah, kantor pemerintahan, sampai UMKM.
Selain itu, sistem keuangan digital — mulai dari aplikasi pembayaran, e-commerce, hingga software akuntansi — juga harus disesuaikan biar nggak bikin bingung pengguna.
Langkah Transisi: Dari Uji Coba hingga Implementasi Penuh
Biasanya, proses redenominasi bakal lewat beberapa tahap transisi. Misalnya, selama beberapa tahun pertama, dua jenis harga dan uang akan beredar bersamaan:
Harga lama: Rp10.000
Harga baru: Rp10
Di tahap ini, masyarakat diberi waktu buat menyesuaikan diri, belajar sistem baru, dan memastikan nggak ada kebingungan dalam transaksi. Setelah masa transisi selesai, semua harga dan transaksi bakal pakai rupiah baru sepenuhnya.
Pemerintah juga perlu memastikan sistem keuangan dan perbankan siap 100%, supaya nggak ada gangguan dalam proses konversi uang lama ke uang baru.
Dampak Ekonomi: Efisiensi dan Citra Internasional
Kalau berjalan mulus, redenominasi bisa punya efek positif yang cukup besar.
Buat masyarakat, transaksi jadi lebih praktis, terutama di dunia digital.
Buat dunia usaha, laporan keuangan dan sistem akuntansi jadi lebih sederhana.
Buat citra negara, rupiah bakal tampil lebih “setara” dengan mata uang negara lain, tanpa deretan nol panjang yang sering bikin ilusi nilai rendah.
Tapi tentu aja, keberhasilannya tergantung pada persiapan matang dan kepercayaan publik. Karena kalau masyarakat salah paham, dampaknya bisa ke psikologi pasar — sesuatu yang pemerintah pasti pengin hindari.
Kesimpulan: Menuju Rupiah Baru, Simbol Ekonomi yang Lebih Efisien
Redenominasi rupiah bukan sekadar penghapusan nol di uang. Ini adalah simbol perubahan struktur ekonomi, tanda bahwa Indonesia mulai siap masuk ke fase baru — ekonomi yang lebih efisien, modern, dan kompetitif.
Dengan RUU Redenominasi Rupiah yang ditargetkan rampung tahun 2026, kita sedang menuju babak penting dalam sejarah keuangan nasional. Purbaya Yudhi Sadewa dan timnya punya PR besar: memastikan masyarakat paham, sistem siap, dan kepercayaan tetap terjaga.
Kalau semua itu berhasil, mungkin suatu hari nanti, kita akan bilang dengan bangga, “Harga kopi Rp10 aja kok,” tanpa perlu mikir nol di belakangnya. Dan itu bukan berarti uang kita berkurang nilainya — tapi justru meningkatkan gengsi rupiah di mata dunia.
