Polemik mengenai dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah isu lingkungan yang menghangat, tudingan-tudingan ini meluncur deras, menyebar luas di media sosial, bahkan menciptakan narasi liar yang memaksa pihak Luhut angkat suara.
Dengan gaya lugas dan klarifikasi yang tegas, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyampaikan bantahan resmi yang menepis seluruh tuduhan tersebut. Sementara di sisi lain, tuntutan penutupan TPL justru semakin menguat seiring bencana banjir besar yang menimpa Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
Mari kita bedah polemik yang semakin kompleks ini—dengan alur bercerita yang mengalir, manusiawi, dan tajam ala Anderson Cooper.
Juru Bicara Luhut: “Tidak Ada Keterlibatan dalam Bentuk Apa Pun”
Pernyataan Jodi Mahardi pada Kamis (4/12/2025) menjadi penegasan paling keras dari pihak Luhut terkait rumor keterlibatan dengan PT Toba Pulp Lestari.
Dalam nada yang tegas namun terukur, Jodi menyampaikan:
“Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari.”
Menurutnya, seluruh informasi yang menautkan Luhut dengan TPL hanyalah rumor tanpa dasar fakta. Bagi Jodi, tudingan tersebut berputar-putar tanpa verifikasi dan berpotensi memperkeruh ruang diskusi publik.
Ia menambahkan:
“Semua klaim yang beredar adalah informasi keliru dan simpang siur.”
Jodi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan kabar yang belum diverifikasi, terutama ketika menyangkut nama seorang pejabat negara.
Luhut Dinilai Bertindak Sesuai Etika Pemerintahan
Selain membantah tudingan, Jodi menegaskan bahwa Luhut menjalankan peran sebagai pejabat publik secara profesional:
“Beliau selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik merujuk pada sumber informasi kredibel.”
Pernyataan ini seolah menjadi upaya membersihkan kabut rumor yang menyelimuti nama Luhut—sebuah klarifikasi yang muncul tepat ketika isu TPL mencapai puncak kritik dalam beberapa pekan terakhir.
Isu Lingkungan Menguat: TPL Dianggap Biang Kerok Banjir Sumatera
Di antara banjir informasi yang simpang siur, satu isu menonjol: dugaan bahwa TPL memiliki andil terhadap bencana banjir besar di Sumatra.
Bencana dalam beberapa pekan terakhir merendam wilayah:
Sumatra Utara
Aceh
Sumatra Barat
Bersamaan dengan itu, tekanan terhadap TPL terus meningkat. Bahkan, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution memberikan sinyal siap untuk menerbitkan rekomendasi penutupan operasional perusahaan yang telah beroperasi puluhan tahun di sekitar Danau Toba.
Keputusan itu muncul setelah pertemuan Bobby dengan:
Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis
HKBP
Masyarakat adat
Elemen sipil
pada 24 November 2025.
Banyak pihak menyebut bahwa konflik antara TPL dan masyarakat adat sudah terlalu lama dan sudah terlalu sering menjadi sumber ketegangan ekologis.
Pihak TPL: “Kami Belum Terima Rekomendasi Penutupan”
Meski isu penutupan menguat, TPL menegaskan bahwa secara resmi, mereka belum menerima salinan rekomendasi apa pun dari pemerintah provinsi.
Dalam laporan keterbukaan informasi di BEI, manajemen TPL menyampaikan:
“Perseroan belum menerima salinan rekomendasi tersebut karena masih berupa rencana.”
Pihak TPL menyatakan bahwa prosesnya masih berada dalam tahap evaluasi di tingkat kabupaten dan penyusunan final oleh Pemprov Sumut.
Artinya, hingga awal Desember 2025, status TPL masih menunggu keputusan formal.
TPL Bantah Kerusakan Lingkungan: “Konsesi Kami Memenuhi HCV dan HCS”
Merespons tudingan bahwa operasi mereka merusak lingkungan, Corporate Secretary INRU, Anwar Lawden, menegaskan bahwa perusahaan menjalankan prinsip konservasi sesuai standar industri.
Dari total konsesi 167.912 hektare, hanya 46.000 hektare yang digunakan untuk tanaman eucalyptus. Sisanya, kata Anwar, merupakan:
Kawasan lindung
Zona konservasi berstatus High Conservation Value (HCV)
Area High Carbon Stock (HCS)
Dengan kata lain, TPL berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan perusahaan yang bergerak sembarangan di kawasan sensitif.
Namun, apakah angka-angka ini cukup menenangkan masyarakat adat dan pegiat lingkungan? Itu cerita lain.
Aksi 10 November: Ribuan Warga Menuntut “Tutup TPL!”
Isu penutupan TPL meledak setelah aksi besar pada 10 November 2025. Ribuan masyarakat adat membawa:
Ulos
Gondang Batak
Spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL!”
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah simbol perlawanan yang sudah mengakar—perjuangan masyarakat adat yang merasa tanah mereka rusak, hutan mereka hilang, dan hidup mereka terganggu oleh operasi perusahaan.
Rocky Pasaribu, Direktur Program KSPPM, menyampaikan:
“Kami sudah terlalu lama menjadi korban kekerasan dan kerusakan lingkungan.”
Baginya, tuntutan penutupan bukan sekadar wacana, tetapi desakan moral.
Dukungan Tokoh Gereja dan Oikumenis: “Gubernur Sepakat, Tapi Perlu Pertimbangan Sisi Sosial”
Pastor Walden Sitanggang dari Sekber Oikumenis turut menyuarakan dukungan terhadap rencana penutupan TPL.
Menurutnya, Gubernur Bobby Nasution secara prinsip setuju mencabut izin TPL, tetapi langkah itu harus mempertimbangkan:
Nasib tenaga kerja
Dampak sosial
Kelanjutan ekonomi masyarakat sekitar
Ini bukan keputusan yang bisa diambil hanya berdasarkan tekanan massa. Ada ribuan pekerja dan keluarga yang bergantung pada operasional TPL.
Dan di situlah rumitnya polemik ini: antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomi masyarakat.
Di Tengah Konflik Panjang, Nama Luhut Terseret oleh Narasi Media Sosial
Dalam situasi memanas seperti ini, tak heran jika media sosial menjadi arena liar yang mencampurkan fakta dan opini. Di tengah maraknya tuntutan penutupan TPL, tiba-tiba nama Luhut ikut terseret.
Narasi yang berkembang:
Menuduh keterlibatan bisnis
Mengaitkan jabatan publik dengan kepentingan korporasi
Membangun persepsi negatif tanpa bukti konkret
Inilah yang membuat Luhut, melalui Jodi Mahardi, merasa perlu memberikan klarifikasi keras.
Publik boleh mempertanyakan kebijakan negara, tetapi menuduh seseorang tanpa bukti adalah langkah yang berbahaya.
Kesimpulan: Polemik TPL Belum Akan Berakhir, Klarifikasi Luhut Hanya Salah Satu Babak
Jika Anda berpikir bahwa isu TPL akan mereda setelah bantahan pihak Luhut, mungkin Anda salah.
Ini baru permulaan dari rangkaian panjang:
Pemerintah Sumut menimbang rekomendasi penutupan
TPL terus membela diri dengan angka dan fakta versi mereka
Masyarakat adat tidak menyerah menuntut pencabutan izin
Aktivis lingkungan terus memantau dampak ekologis
Netizen memperbesar isu dengan narasi yang tak selalu akurat
Dan di tengah semua itu, klarifikasi dari pihak Luhut hanyalah satu fragmen dalam cerita besar yang melibatkan konflik lahan, identitas masyarakat adat, kepentingan industri, dan tuntutan keadilan ekologis.
Isu TPL bukan hanya tentang perusahaan pulp—ini tentang masa depan tanah Batak, ekosistem Danau Toba, dan bagaimana negara menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan di era modern.
