Ternate, faktahikumnusantara.com —
Kerukunan Mahasiswa Pulau Limbo Cabang Ternate (KMPL’T) menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Loho Bubba. KMPL’T mendesak pemerintah desa segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus BUMDes yang hingga kini dinilai tidak transparan dan luput dari pengawasan publik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Suprianto Aziz, perwakilan KMPL’T, dijelaskan bahwa keberadaan BUMDes seharusnya menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sejak beroperasi pada tahun 2021, pengurus BUMDes Loho Bubba belum pernah dievaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis operasional.
> “Keberadaan BUMDes seharusnya membawa dampak nyata bagi kemajuan ekonomi desa. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai evaluasi rutin ataupun pengawasan dari Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ungkap Suprianto dalam konferensi pers, Selasa (18/6/2025) di Ternate.
Ia menegaskan, ketiadaan evaluasi selama bertahun-tahun dapat menimbulkan banyak kerawanan, mulai dari kerugian usaha yang tidak terdeteksi hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang disalurkan ke BUMDes. KMPL’T bahkan menduga ada potensi praktik kolusi antara pengurus BUMDes dengan pihak pemerintah desa.
> “Jika tidak ada evaluasi berkala, bagaimana mungkin kita tahu apakah BUMDes ini sehat secara keuangan dan operasional? Apakah masih berjalan sesuai visi awal pembentukan, atau hanya menjadi lembaga formalitas yang tidak produktif?” lanjut Suprianto.
KMPL’T Ternate juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang semestinya ikut aktif mengawasi kinerja BUMDes sebagai lembaga milik desa. Tanpa pengawasan yang kuat, keberadaan BUMDes dikhawatirkan tidak akan memberikan kontribusi berarti terhadap pembangunan ekonomi desa.
Tuntutan Transparansi dan Reformasi Tata Kelola Desa
Dalam pernyataan resminya, KMPL’T menyampaikan lima poin penting sebagai bentuk tekanan moral dan politik kepada Pemerintah Desa Taliabu Barat:
1. Segera melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan BUMDes Loho Bubba.
2. Membuka laporan keuangan dan aktivitas BUMDes secara terbuka kepada publik, khususnya masyarakat desa.
3. Melibatkan unsur masyarakat sipil dan tokoh adat dalam proses evaluasi demi menjaga netralitas dan integritas.
4. Meninjau ulang komposisi pengurus BUMDes jika terbukti tidak produktif atau bermasalah.
5. Memastikan bahwa keberadaan BUMDes benar-benar membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
> “Kami menolak praktik-praktik pengelolaan yang tertutup dan tidak profesional. Ini bukan hanya soal dana desa, tapi juga menyangkut kepercayaan publik dan masa depan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Suprianto.
Pemerintah Desa Didesak Ambil Langkah Nyata
Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim masyarakat desa, KMPL’T menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk permusuhan, tetapi panggilan moral untuk menjaga tata kelola pemerintahan desa agar tetap berada di jalur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
> “Kami berharap pemerintah desa segera merespons tuntutan ini dengan langkah konkret. Jangan biarkan BUMDes menjadi ladang kepentingan segelintir orang tanpa pengawasan,” pungkas Suprianto dalam akhir pernyataannya.
Pernyataan sikap ini mendapat respons luas dari komunitas mahasiswa Taliabu di berbagai daerah, serta mengundang perhatian publik terhadap pentingnya reformasi tata kelola BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa yang berkeadilan dan berdaya saing.
Pewarta: [Mito]
