Halsel-faktahukumnusantara.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) memproyeksikan kenaikan belanja pegawai tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir tahun 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Safiun Radjulan, menyatakan bahwa seleksi P3K dan CPNS masih berlangsung. Kuota P3K yang diterima sebanyak 2.800 lebih, sementara CPNS yang lulus tahap I sebanyak 280 orang. Senin, (6/1/2025).
Jika semua calon P3K dan CPNS lulus sesuai kuota, maka diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp11 miliar untuk gaji pegawai per bulan. “TAPD menghitung, kurang lebih tambahan untuk gaji tiap bulan. Ini secara otomatis naik,” kata Safiun.
Rancangan APBD 2025 sudah mengakomodir seluruh kebutuhan belanja pegawai. “Belanja pegawai adalah belanja wajib, jadi tidak mungkin perhitungannya meleset,” ungkap Safiun.
Safiun menekankan bahwa belanja pegawai merupakan prioritas utama Pemkab Halsel.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan nomor register APBD induk Halmahera Selatan tahun 2025 setelah beberapa bulan dievaluasi.
Hasil evaluasi menunjukkan beberapa catatan dari Pemprov atas penyusunan APBD Halsel tahun 2025.
“Kita sudah sampaikan catatan tersebut ke DPRD untuk perbaikan, dan DPRD sudah bahas bersama,” jelas Safiun.
Safiun meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan perangkat pengelola APBD 2025.
Safiun mengklaim tidak ada masalah pada dokumen APBD induk Halmahera Selatan 2025.
APBD induk Halmahera Selatan tahun 2025 dirancang sebesar Rp2,1 triliun lebih.
Jumlah ini lebih banyak dari APBD tahun 2024, yaitu Rp1,8 triliun lebih.
Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memperbaiki pelayanan publik.
Kenaikan belanja pegawai diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian lokal.
Pemkab Halsel siap melaksanakan pengelolaan APBD 2025 dengan efektif dan efisien.
Pemkab Halsel berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan APBD yang baik.
Tahun anggaran baru 2025 diharapkan dapat menjadi tahun yang produktif bagi Pemkab Halsel. “(Red)
