Pemalang //faktahukumnusantara.com- Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.
“Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Pernyataan politikus PDI-P tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak salah satunya Bapak Untung Budiarso selaku Dosen di semarang dan Tokoh masyarakat pemalang.
” Jika Polri kembali di bawah TNI maka menjadi langkah mundur akan hasil reformasi yg sdh kita perjuangkan bersama ” Ujarnya
” Jika memang ada anggapan bahwa Polri tidak lagi bisa menjadi teladan bagi masyarakat, maka bukan institusinya yg salah melainkan anggota yg harus dilakukan pembinaan lebih maksimal ,Tanggung jawab Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah nampak hasilnya , berhasil mengatasi berbagai persoalan tindak kriminal yg meresahkan masyarakat ” Tambahnya
” Polri harus kita perkuat lagi untuk tugas tugas yang akan datang khususnya dalam menjaga ketertiban masyarakat Untuk kritik masyarakat kepada Polri hendaknya bisa dijadikan penyemangat untuk Polri berbenah menjadi institusi yg benar benar sebagai pengayom masyarakat ” Tegasnya.
Di samping itu Eky Diantara selaku Pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia Kabupaten Pemalang juga menyampaikan hal yang sama seperti di sampaikannya Pak Untung Budiarso.
” Apabila wacana tersebut akan di lanjutkan Kami selaku Ormas yang sudah bermitra dengan Polri akan melakukan Aksi Damai Penolakan wacana tersebut ” Tandasnya.
Pernyataan Penolakan wacana dari politikus PDI P Deddy Sitorus tersebut terus berlangsung , sampai diturunkannya informasi ini banyak berbagai kalangan melakukan penolakan. (Bam’s)
