MOROWALI-Faktahukumnusantara.com — 26 Desember 2025, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dikenal sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional dan penyumbang pajak yang signifikan, baik bagi daerah maupun pemerintah pusat. Aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel berskala besar menjadikan wilayah ini sebagai motor penggerak ekonomi Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia.
Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan umum, justru memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan di Kecamatan Bahodopi dilaporkan mengalami kerusakan parah sejak cukup lama. Permukaan jalan hancur, berlubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat musim kemarau. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kerusakan jalan terjadi hampir di sepanjang jalur utama yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat ekonomi, hingga akses menuju kawasan industri. Kendaraan roda dua maupun roda empat harus melaju perlahan untuk menghindari lubang besar dan genangan lumpur. Tidak sedikit pengendara yang terjatuh, terutama pada malam hari dan saat hujan deras.
Warga setempat mengaku kondisi jalan yang rusak telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan menyeluruh. Perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kalau hujan, jalan seperti sawah. Licin dan berbahaya. Kalau kemarau, debunya tebal. Kami heran, daerah sebesar ini kontribusinya besar, tapi jalannya rusak terus,” ujar seorang warga Bahodopi.
Kondisi tersebut menjadi catatan kritis bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara kewenangan, sebagian ruas jalan di wilayah tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.
Publik menilai, ketimpangan antara besarnya kontribusi ekonomi Bahodopi dan kondisi infrastrukturnya menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan pembangunan. Warga berharap pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan rencana atau janji perbaikan yang kerap bergeser ke tahun anggaran berikutnya.
“Setiap tahun selalu dijanjikan perbaikan. Tapi sampai sekarang kondisinya masih sama. Kami ingin tindakan nyata, bukan janji,” kata warga lainnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengakui bahwa tingginya aktivitas kendaraan bertonase berat, terutama angkutan industri, menjadi salah satu faktor utama kerusakan jalan. Pemerintah daerah menyebut telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan jalan nasional di kawasan tersebut.
Sementara itu, pihak Kementerian PUPR melalui BPJN Sulawesi Tengah sebelumnya menyatakan bahwa penanganan jalan di kawasan industri membutuhkan perencanaan teknis khusus, mengingat beban lalu lintas yang tinggi. Perbaikan jalan, menurut mereka, harus disesuaikan dengan kapasitas struktur jalan agar tidak cepat rusak.
Meski demikian, masyarakat berharap alasan teknis dan keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi penghambat utama. Dengan status Bahodopi sebagai kawasan strategis nasional, publik menilai perbaikan infrastruktur jalan seharusnya menjadi prioritas.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah. Apakah kerusakan jalan di Bahodopi akan segera ditangani secara serius dan berkelanjutan, atau kembali dibiarkan dengan alasan klasik dan janji perbaikan di tahun-tahun mendatang.
Bagi warga, jalan yang layak bukan sekadar fasilitas pendukung industri, melainkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang aman dan manusiawi.(Red)
