Halmahera Selatan, faktahukumnusantara.com – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan. Warga menyoroti transparansi Kepala Desa Rina Hamid dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait pengadaan bodi perahu dan Masin 15 PK tidak terbukti masrakat bertanya tanya bodi perahu fiber dan mesin 15 PK itu di kemanakan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan satu unit bodi fiber dan dua unit mesin 15 PK awalnya diusulkan dan di masukan dalam anggaran desa oleh pejabat Kades Ilham Salim pada masa transisi.
Namun, setelah Rina Hamid menjabat sebagai Kades definitif,
anggaran proyek tersebut dicairkan pada Agustus-September 2024. hingga saat ini warga belum menerima perahu dan mesin yang dijanjikan.
“Kami sudah berkali-kali menanyakan kapan bodi perahu itu disalurkan, tetapi jawabannya selalu tidak jelas. Padahal, perahu ini sangat dibutuhkan untuk mendukung mata pencaharian nelayan desa guruapin ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.
Situasi ini memicu kemarahan warga yang mendesak pemerintah daerah segera turun tangan dan mengaudit penggunaan Dana Desa di Guruapin. Mereka menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari Kepala Desa, agar dana yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan oleh kades
padahal dalam UU desa suda jelas program pemerintah pusat sampai kabupaten dan desa desa itu suda di atur undang undang nya maka dari itu pemerintah kabupaten juga perlu memberikan arahan apa itu tujuan dana desa dan program programnya
masarakat desa gurupin juga berharap kepada ketua BPMD Halmahera Selatan supaya segera memanggil kades gurua pin untuk mempertanggun jawabkan program desa yg menyangkut perahu fiber dan dua Masin 15 PK yg suda di anggarkan di tahun kemarin 2024
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Warga berharap pihak berwenang bertindak tegas agar anggaran desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
(Biro Halsel/Mito Tahane)
