MAJENE-Faktahukumnusantara.com— Organisasi Pemuda Peduli Desa Lombang (PPDL) mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, agar menerapkan prinsip keadilan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pegunungan yang hingga kini masih tertinggal akibat buruknya akses jalan. Ketimpangan pembangunan tersebut dinilai tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memperlebar kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Majene.
Dilansir dari laman Pikiran Rakyat Sulbar, PPDL menyoroti kondisi akses jalan menuju Desa Lombang, Desa Lombang Timur, dan Desa Salu Tahongan di Kecamatan Malunda yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan penghubung antarwilayah tersebut merupakan jalur vital bagi masyarakat setempat, terutama bagi warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Menurut PPDL, mayoritas masyarakat di tiga desa tersebut berprofesi sebagai petani. Namun, buruknya kondisi infrastruktur jalan membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil panen ke pusat-pusat ekonomi. Akibatnya, biaya distribusi menjadi tinggi, waktu tempuh semakin lama, dan hasil pertanian kerap mengalami penurunan nilai jual.
PPDL juga menyampaikan bahwa selama ini warga tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Perbaikan jalan kerap dilakukan secara swadaya melalui gotong royong masyarakat dengan keterbatasan alat dan dana. Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu menjadi solusi jangka panjang karena jalan kembali rusak setiap kali musim hujan tiba.
“Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat terus berusaha memperbaiki secara mandiri, tetapi tanpa dukungan pembangunan permanen dari pemerintah, kerusakan akan terus berulang,” demikian sorotan yang disampaikan PPDL sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat Sulbar.
PPDL menilai perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah pegunungan masih belum seimbang dibandingkan daerah lain yang akses infrastrukturnya relatif lebih baik. Karena itu, mereka mendesak Pemda Majene agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah terpencil dan pegunungan.
Selain berdampak pada ekonomi, buruknya akses jalan juga dinilai berpengaruh terhadap pelayanan dasar lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial masyarakat. PPDL berharap pemerintah daerah segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna melihat kondisi riil di lapangan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada wilayah tertinggal.
PPDL menegaskan bahwa desakan tersebut bukan semata-mata kritik, melainkan bentuk kepedulian pemuda desa agar pembangunan di Kabupaten Majene dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menjadikan pemerataan infrastruktur sebagai prioritas demi mendorong kesejahteraan dan keadilan pembangunan antarwilayah.
